Arsip foto – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii (kiri) berbincang dengan peserta safari wukuf khusus lansia di Hotel Asila Al-Andalus di Makkah, Arab Saudi, Selasa (3/6/2025). ANTARA FOTO/Andika Wahyu/foc/aa.
Transisi ini bukan hanya mandat regulasi… Kemenag siap memastikan prosesnya berjalan cepat, tertib, dan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jamaah
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafii menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan transisi penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang ditargetkan tuntas pada tahun 2026.
Langkah itu dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan pengalihan penuh pengelolaan haji sebagai salah satu program prioritas pemerintah.
"Transisi ini bukan hanya mandat regulasi, tetapi juga komitmen politik pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kemenag siap memastikan prosesnya berjalan cepat, tertib, dan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jamaah," kata dia di Jakarta, Rabu.
Baca juga: BP Haji harap revisi UU Haji disahkan sebelum akhir Agustus
Romo menjelaskan pengalihan ini merupakan implementasi visi-misi Presiden Prabowo untuk menghadirkan pelayanan haji yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi.
BP Haji diharapkan menjadi lembaga yang fokus dan berdedikasi penuh dalam mewujudkan standar pelayanan setara internasional.
Wamenag Romo Syafii mengaku sempat ditunjuk langsung oleh Menteri Agama (Menag) sebagai Ketua Tim Transisi hingga akhirnya terjadi perubahan. Namun ia menegaskan tetap mendukung penuh dan siap bekerja sama dengan seluruh pihak.
"Selama regulasinya masih di Kemenag, dalam setiap proses persiapan haji 2026 Kemenag harus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan BP Haji, karena ini amanah Presiden Prabowo," ujarnya.
Baca juga: KPK segera panggil ahli bahas Pasal 9 UU Penyelenggaraan Ibadah Haji
Kemenag akan memaksimalkan tahun 2025 sebagai masa persiapan sembari menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji sebagai payung hukum. Seluruh unit kerja telah diarahkan untuk bersinergi dengan BP Haji dalam administrasi, sistem teknologi, hingga diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
Romo juga memastikan tidak akan ada jeda pelayanan selama transisi; sistem seperti Siskohat dan layanan di daerah akan diserahkan secara bertahap namun cepat agar pada 2026 seluruhnya siap digunakan BP Haji.
"DPR diharapkan bisa mempercepat pembahasan RUU Haji sehingga payung hukum transisi dapat segera berlaku. Makin cepat regulasinya disahkan, makin efektif pula kita bekerja," kata Wamenag Romo Syafii.
Baca juga: Kemenag minta DPR dukung revisi UU Haji muat dukungan anggaran haji
Pewarta: M. Riezko Bima Elko PrasetyoEditor: Risbiani Fardaniah Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.